Warga Karang Dempel Geruduk DPRD, Tolak Keberadaan Minimarket

Vimanews-BREBES – Puluhan warga Desa Karang Dempel, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes mendatangi kantor DPRD setempat, Senin (13/9/21). Warga yang sebagian besar adalah pedagang itu datang untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan atas berdirinya toko moderen (minimarket).

Mereka beralasan, adanya minimarket di desanya telah membuat penghasilan mereka menurun.

Nur Salim yang mewakili pedagang menyampaikan, berdirinya toko modern di desanya telah membuat sejumlah pedagang mati suri.

“Kami memandang perizinannya cacat, dalam proses sosialisasinya tidak melibatkan masyarakat khususnya pedagang kecil di Desa setempat. Dimana dalam sosialisasinya hanya beberapa orang yang dilibatkan, hanya melibatkan 15 orang dan itu hanya warga sekitar,” ujar Nur Salim.

“Kami memandangnya sangat cacat, tidak melibatkan Pemerintah Desa juga, dalam hal ini BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Ini hanya melibatkan Kepala Desa dan (Ketua) RT setempat,”ungkapnya.

Mestinya, kata Nur Salim, pihak BPD dan para Pedagang setempat dilibatkan. Nur salim juga menyayangkan hasil audensi itu normatif sesuai dengan Perda nomer 1 tahun 2020.

“Katanya itu masuk dalam kategori ruang pemukiman. Perlu direvisi, bahwa itu bukan pemukiman tapi pedesaan,” tegasnya.

Sementara itu, Perwakilan Manajemen Toko modern tersebut, Andi Hermawan menjelaskan bahwa untuk pendirian toko modern berjejaring tersebut sudah melalui sosialisasi dengan warga setempat. Bahkan diakuinya sampai saat ini pihaknya sudah mengantongi ijin untuk toko tersebut.

“Kalau untuk perijinan lingkungan sendiri, kami tetap melakukan sosialisasi kepada warga depan, samping kanan kiri dan belakang. Dan itu sudah sesuai dengan radius juga,” terangnya.

Menanggapi itu akhirnya, Ketua Komisi II DPRD Brebes, Nasikun menyatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak OPD terkait untuk melakukan langkah-langkah yang sebaiknya agar supaya tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat. Pihaknya tidak menghalangi Investor selama tidak ada aturan yang dilanggar.

Namun demikian, diharapakan agar ada komunikasi terlebih dahulu terutama dengan masyarakat.

“Dari keterangan mereka kan subyektif, jadi nanti kita akan minta keterangan yang obyektif dengan masyarakat akan adanya toko modern tersebut. Secepatnya juga kami akan berkordinasi dengan teman-teman OPD terkait mereka memberikan ijin. Dan saya kira mereka memberikan ijin juga tidak sembarangan, ada aturannya sendiri, perda-nya dan PP (Peraturan Pemerintah) nya juga ada,”terangnya. (Harviyanto)

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!