PT PLN UP3 Tegal Tandatangani MoU Dengan Kejaksaan Negeri Brebes

Vimanews-TEGAL-PLN (Persero) UP3  Tegal melakukan  kerjasama atau MoU dengan Kejaksaan Negeri Brebes dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara (TUN), Kamis (28/10/21) Siang di RM Dapoer Tempoe Doloe Tegal.

Acara dilakukan dengan tetap melaksanakan protokol pencegahan Covid 19 ketat.

Manager UP3 Tegal Moses Allo mengatakan penandatanganan kesepakatan  bersama antara PT PLN Persero UP3 Tegal dengan Kejaksaan Negeri Brebes dalam rangka bantuan masalah hukum dibidang perdata dan tata usaha negara pada wilayah hukum Kabupaten Brebes.

“Oleh karena itu kami membuat kerjasama MoU yang nantinya akan kami menindaklanjuti lagi dengan SKK,” ujar Moses Allo.
Dengan MoU ini, Moses berharap dalam memberikan pelayanan ke masyarakat bisa mewujudkan Good Coorporate Governance (GSG).

“Sehingga mungkin ada aturan-aturan regulasi yang kami lalai, tentu dari Kejaksaan nanti yang akan memberikan nasehat- nasehat hukum atau pendapat-pendapat hukum dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat,” jelasnya.

Tentunya, sambung Moses, pihaknya juga sangat berharap bantuan dari Kejaksaan, apabila nantinya ada beberapa pekerjaan proses bisnis PLN yang terbengkalai dan berhadapaan dengan pelanggan dan hukum. Maka tentunya dapat dibantu dari Kejaksaan Negeri.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Brebes Mernawati mengatakan dengan adanya MoU penandatanganan nota kesepakatan antara PLN dengan Kejaksaan, itu sesuai dengan tupoksi Kejaksaan.

Dimana kejaksaan itu bukan hanya didalam penuntutan saja namun di Kejaksaan ada namanya jaksa pengacara negara.

Menurutnya, sesuai dengan Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, disitu ada didalam pasal 30 ayat 2 yang menyatakan bahwa Kejaksaan dalam hal ini jaksa pengacara negara dapat bertindak didalam maupun di luar pengadilan untuk mewakili negara.

“Jadi misalkan suatu hari nanti dari PLN mendapati kendala ataupun permasalahan- permasalahan dibidang hukum. Maka PLN bisa meminta bantuan Kejaksaan dalam hal ini jaksa pengacara negara untuk memberikan pendapat hukum,” terang Mernawati.

Termasuk, imbuhnya, pendampingan hukum ataupun sebagai mediator atau fasilitator apabila terjadi sengketa di dalam pekerjaan PLN.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!