Dua Pekan PPKM Darurat, Mobilitas Warga Kota Tegal Masuk Katagori Zona Hitam

Vimanews-TEGAL-Memasuki dua pekan PPKM Darurat Jawa Bali, mobilitas warga Kota Tegal masih tinggi dan dikategorikan zona hitam.

Padahal penyekatan di titik masuk dan keluar Kota Tegal pun telah dilakukan hingga mencapai lebih dari 37 titik.

Kapolres Tegal Kota AKBP Rita Wulandari Wibowo mengatakan zona mobilitas Kota Tegal terkoreksi masih zona hitam.

Hal tersebut merupakan tamparan keras dari Pemerintah Pusat, khususnya dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan, kepada Pemerintah Daerah. Utamanya kepada anggota Forkopimda yang menjabat di satuan tugas.

Meski Pemkot dan Polres Tegal Kota telah melaksanakan penyekatan di 36 titik dan rencananya akan menambah 13 titik kembali dalam rangka mengurangi mobilitas masyarakat.

“Artinya belum maksimal melakukan upaya penurunan mobilitas warga. Angka terpaparnya Covid-19, berbanding lurus dengan mobilitas masyarakat,” jelas Rita Wulandari saat Rapat Evaluasi PPKM Darurat’Jawa-Bali di Kota Tegal, di Gedung Adipura Kota Tegal, Jum’at (16/7/21).

Untuk mengurangi mobilitas masyarakat, Rita Wulandari berencana membuat sistem satu pintu masuk dan keluar per kecamatan dan menjadi kawasan wajib vaksin. Sehingga bagi warga yang punya kepentingan bisa menunjukkan sertifikat vaksin.

Demikian juga ketidaktaatan dan ketidakdisiplinan warga, maka jalan terakhirnya yakni penegakkan hukum.

“Operasi yustisi sudah mengarah ke jalur hukum. Kalau ada masyarakat yang tidak mau vaksinasi maka membahayakan masyarakat lain, maka akan ditegakkan hukum. Jadi yang tidak mau vaksin di rumah saja,” ungkap Rita Wulandari.

Senada dengan Kapolres, Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar mengatakan pemerintah harus punya jawaban ketika penyekatan dan pengetatan ditanyakan.

“Kita mesti pahamkan kenapa ditutup. Kita pahamkan ke masyarakat,” ungkap Sutan.

Untuk itu, pihaknya berencana akan memberikan bantuan berupa beras sebanyak 25 ton dan obat-obatan untuk yang sakit ringan, sedang maupun berat.

Kodim, kata Sutan, akan menggandeng Dinas Sosial dalam rangka mensinkronkan data masyarakat miskin dan dengan Dinas Kesehatan siapa saja masyarakat yang sedang melaksanakan isoman, by name by address.

“Bantuan beras agar tidak tumpang tindih akan diberikan dengan menggandeng Dinsos. Diberikan dengan pendampingan. TNI istilahnya ini turun gunung,” tutur Sutan.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tegal Jasri Umar menyebut mobilitas warga Kota Tegal masih zona hitam. “Meski sudah terkoreksi namun masih tetap hitam. Pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga. Satpol PP, Kejaksaan, TNI dan Polri, namun pergerakan orang masih tetap tinggi. Diperlukan upaya lagi lebih maksimal,” ujar Jasri.

Jasri menyebut masyarakat saat ini diharapkan dapat menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Dengan menanam obat-obat herbal yang bisa didapat dikebun masing-masing.

Sementara itu, Sekda Kota Tegal Johardi, menyebut, Dinsos setiap bulan sudah memberikan bantuan sembako kepada warga Kota Tegal yang sedang menjalani isoman.

Sedangkan Wali Kota Tegal Desy Yon Supriyono berharap masyarakat mengurangi mobilitas. Agar maksimal.

Wali Kota meminta perbatasan kembali diperketat di jalan-jalan perbatasan antara Kota dan Kabupaten menggunakan beton untuk mengurangi mobilitas warga.

“Untuk mengantisipasi perpanjangan PPKM hingga 2 Agustus, beton tetap dipasang untuk penyekatan,” tegas Wali Kota.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!