DR Azmi Syahputra: Ada Kesesatan Fakta Dalam Sidang Pemalsuan Dokumen Di PN Tegal

Vimanews-TEGAL- Sidang lanjutan perkara pidana pemalsuan dokumen atas nama terdakwa Sri Dewi warga Jalan Blanak Tegalsari Kota Tegal digelar Pengadilan Negeri Tegal, Rabu (24/11/21) siang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi a de charge (saksi meringankan).

Dalam sidang tersebut selain menghadirkan saksi yang meringankan. Melalui penasehat hukumnya Binton Sianturi, SH dari jakarta, terdakwa juga menghadirkan saksi Ahli.

Sebelumnya Sri Dewi didakwa memberikan keterangan palsu terhadap akta autentik. Terdakwa didakwa dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.

Saksi yang dihadirkan dalam sidang adalah orang yang sudah bertahun tahun menjadi pengurus kapal terdakwa Sri Dewi dan suaminya atau saksi pelapor.

Dalam pemeriksaan saksi, tidak ada satu saksipun yang mengetahui atau melihat bentuk fisik dari kapal KM Alam Jaya Mina 01 yang dipermasalahkan dalam perkara ini.

Usai persidangan pengacara terdakwa Sri Dewi, Binton Sianturi menjelaskan sesuai keterangan terdakwa pada pemeriksaan saksi sebelumnya  bahwa perbuatan terdakwa justru dilakukan oleh terdakwa atas permintaan suaminya atau yang tak lain adalah pelapor perkara ini.

“Bagaimana bisa dituntut jika dokumen itu tidak pernah digunakan dan bagaimana mungkin seseorang yang masih terikat hubungan keperdataan suami istri bisa saling melaporkan terkait pidana pemalsuan seperti ini,” kata Binton.

Sebenarnya, kata Binton, jaksa penuntut umum tidak berwenang melakukan penuntutan. Karena dasar dari perkara ini adalah perdata yaitu tentang Harta Gono gini dan jelas ada pasal 376 KUHP tentang pegaturan penggelapan dalam keluarga, dan itu tidak bisa dipidana.

Binton juga mengatakan bagaimana mungkin ada suami mengaku membeli kapal menggunakan uang pribadinya ?

“Karena jelas diatur dalam undang undang, bahwa harta yang didapat selama perkawinan adalah harta bersama, kecuali harta bawaan dan juga kecuali ada perjanjian pemisahan harta,” tandasnya.

Hal tersebut menurut Binton juga dikuatkan keterangan saksi Edi Suwitno, yang mengaku tidak pernah membangun kapal seperti keterangan saksi pelapor.

“Yang memesan kapal adalah terdakwa dan yang  melakukan pembayaran atas jasa pembuatan kapal tersebut juga adalah terdakwa,” bebernya.

Lebih lanjut Binton mengatakan bukti bukti berupa kwitansi yang diajukan saksi pelapor tidak bisa digunakan dalam perkara ini, karena bukti tersebut adalah bukti rekayasa dari saksi pelapor sesuai dengan kesaksian Edy Setyono dan saksi Cukup Lysbon Lingga.

“Saksi saksi pelapor menyatakan bahwa yang melakukan pembayaran adalah terdakwa sendiri melalui transfer seperti yang tertera dalam bukti bukti transfer yang tercatat di buku tabungan tahapan BCA milik terdakwa yang diajukan penasehat hukum ke majelis hakim sebagai bukti,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Binton mengatakan bahwa perbuatan terdakwa belum ada yang dirugikan dan terdakwa Sri Dewi dinilai tak layak disidangkan berdasarkan kwalitas pelaporan yang diduga ada rekayasa bukti palsu.

“Pemalsuan dokumen selama tidak digunakan dan tidak ada yang dirugikan maka kasusnya tidak layak disidangkan,” tandasnya.

Saksi Ahli yang dihadirkan oleh pengacara terdakwa yakni Dr Azmi Syahputra SH.MH dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti mengatakan proses jual beli itu, tidak bisa hanya narasi.

“Kalau kasusnya ada kapal, bagaimana sebuah akta tapi tidak ada wujud kapalnya atau fungsi utamanya obyek dari surat itu. Surat yang dibuat, objeknya tidak ada maka batal. Kecuali semua ada maka bisa difungsikan,” ujar Azmi.

Azmi pun menyatakan ada kesesatan fakta dalam perkara ini. Dan seharusnya polisi dan jaksa harus cermat. Sebab semestinya mereka ada edukasi. Karena ada ancaman.

“Kepada penegak hukum harus berhati hati, sehingga tidak ada peradilan yang kurang tepat diuji dan terkesan dipaksakan,”katanya.

Sementara itu pada akhir persidangan tadi, terdakwa melalui penasehat hukumnya Binton Sianturi SH dari kantor hukum BInton Sianturi. & Associates yang berkantor di bilangan Menteng Jakarta ini mengajukan dua permohonan.

Yang pertama memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini untuk melakukan musyawarah dan membuat penetapan agar saksi pelapor Budi Santoso ditahan karena telah melanggar sesuai dengan pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) yaitu memberikan keterangan bohong diatas sumpah dihadapan persidangan meski sudah diingatkan.

Permohonan kedua, memohon ke majelis untuk menggunakan wewenangnya sesuai pasal 190 KUHAP untuk menetapkan terdakwa di luar penahanan sampai sidang pemeriksaan perkara ini selesai dilakukan di Pengadilan Negeri Tegal.

Mengingat Peraturan Mahkamah agung juga mengingat Pedoman No 1 tahun 2021 yang memberi perhatian khusus terhadap perkara perempuan dan anak.

Penasehat hukum dalam permohonannya juga mendasari pada alasan subjektif yang ada pada diri terdakwa, bahwa Terdakwa adalah seorang ibu dari dua orang anak yang masih butuh perhatian dan bimbingan seorang ibu, salah satunya anak balita yang masih berusia empat tahun.

JPU Nur Sodik SH, sebelumnyamendakwa  terdakwa Sri Dewi telah menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangan cocok dengan hal sebenarnya.

“Bahwa atas perbuatan terdakwa, maka mengakibatkan saksi Budi Santoso (suami terdakwa) mengalami kerugian sekitar 2.1 miliar. Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!