Walikota Tegal Hadiri Pelantikan Dan Serah Terima Jabatan Kepala BPKP Jateng

Vimanews-SEMARANG – Walikota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, Senin (17/6/19) menghadiri pelantikan dan serah terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah.

Pelantikan dan serah terima Jabatan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dari pejabat lama Samono kepada pejabat baru Salamat Simanullang di Gedung Gradhika Bhakti Praja Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Salamat Simanullang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi pada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan menggantikan Samono yang dimutasi menjadi Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta.

“Saya ucapan selamat kepada Pak Salamat yang menjadi kepada BPKP Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kedepan semakin sukses dan juga tentunya kabupaten/kota se-Jawa Tengah seratus persen WTP,” ujar Dedy Yon.

Sementara itu, Bonny Anang Dwijanto yang membacakan sambutan Kepala BPKP RI Ardan Adiperna, mengharapkan dengan pelantikan, sinergi, koordinasi dan kontribusi Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah kepada mitra kerja pemerintah daerah dan stakeholders lainnya di wilayah Jawa Tengah dapat terus dipertahankan dan semakin meningkat kedepannya.

Ardan menyampaikan beberapa hal yang harus menjadi perhatian Pemerintah. Antara lain Pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan pembangunan secara berkualitas dan akuntabel.

Sejak tahun 2015, upaya pemerintah dalam membangun akuntabilitas dibangun melalui upaya-upaya yang terukur, yaitu melalui dua pilar akuntabilitas.

Pilar pertama adalah peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan pilar kedua adalah peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahh.

Pemerintah menargetkan kedua hal tersebut menjadi level 3 pada akhir tahun 2019.

“Tentunya target tersesbut akan sulit terapai tanpa adanya sinergi dan koordinasi seluruh pihak yang terkait,” katanya.

Sementara berdasarkan data hasil pemantauan BPKP, terdapat 25 pemerintah daerah di Jawa Tengah yang maturitas SPIP-nya sudah mencapai level 3.

“Hal ini menunjukkan sudah terbangunnya infrastruktur pengendalian dan implementasinya, serta hal tersebut terdokumentasi dengan baik,” ungkapnya.

Dikatakan Ardan, salah satu manfaat atau hasil SPIP yang baik adalah keandalan laporan keuangan. Berdasarkan data BPKP, dari 36 Pemerintah Daerah di provinsi Jawa Tengah, 35 Pemda telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan Keuangan Daerah tahun 2018.

Selanjutnya, dijabarkan Ardan, dengan memanfaatkan perkembangan tekonologi informasi, SPIP juga kemudian dapat diterapkan melalui penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi.

“Sebagai contoh, BPKP telah mengembangkan Aplikasi SIMDA (SIMDA Keuangan, SIMDA Gaji, SIMDA Perencanaan, SIMDA SAKIP, dll) sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemeritahaan,”bebernya.

Di pemerintahan desa, lanjutnya, dengan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah mengembangkan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang saat ini di Provinsi Jawa Tengah aplikasi Siskeudes ver 2.0 per tanggal 31 Mei 2019 telah diimplementasikan pada 7.573 desa dari 7.809 desa atau 96,98%.

Selain melalui SPIP, dikatakan Ardan, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan juga dibangun melalui pelaksanaan peran pengawasan intern yang optimal oleh aparat pengawasan internal pemerintah (APIP).

Dalam dinamika lingkungan strategis pemerintah saat ini, APIP tidak cukup hanya berperan sebagagi pencari kecalahan (watch dog), tetapi APIP diharapkan menjadi mitra bagi pengambil kebijakan dalam mengidentifikasi risiko-risiko strategis, serta menyusun langkah yang diperlukan untuk mitigasi risiko tersebut.

“Untuk itu, APIP tentunya harus membangun kepercayaan dari stakeholders melalui pelaksanaan pengawasan internal secara berkualitas, dengan hasil yang timely, akurat, serta relevan dengan kebutuhan pengguna,” pinta Ardan.

Kemudian mengacu pada Internal Auditor Capability Model (IACM), APIP di lingkup Pemda di Jawa Tengah sebagian besar masih berada pada level 2 plus.

Selajutnya Ardan meminta kepada pejabat yang baru dilantik, untuk segera beradaptasi dan melakukan sinergi yang terintegrasi dan berkesinambungan dengan seluruh instansi di Provinsi Jawa Tengah.

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply