Sidang Perdana Kasus Dangdutan Wasmad Didakwa Pasal Berlapis

Vimanews-TEGAL-Wakil Ketua DPRD Kota Tegal, Jawa Tengah, Wasmad Edi Susilo, menjalani sidang perdana kasus konser dangdut di tengah pandemi COVID-19.

Wasmad didakwa melanggar Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 ayat 1 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun penjara.

Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kota Tegal, Selasa (17/11/2020) dipimpin oleh hakim ketua Toetik Ernawati dengan hakim anggota Paluko Hutagalung dan Fatarony.

Dalam sidang ini, jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Wasmad dengan pasal berlapis.

Wasmad hadir tanpa didampingi kuasa hukum. Selama sidang, ia tampak tenang mendengarkan dakwaan yang dibacakan JPU Widya Hari Susanto dan Yoanes Kardinto.

Dalam dakwaan yang dibaca bergantian, Wasmad didakwa melanggar Pasal 93 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 ayat 1 KUHP.

JPU Yohanes Kardinto menyebutkan, Wasmad melanggar ‎Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan karena menggelar ‎hajatan pernikahan dengan hiburan orkes dangdut di Lapangan Kecamatan Tegal Selatan pada 23 September 2020 tanpa menerapkan protokol kesehatan.

Yohanes mengatakan, saat hiburan berlangsung kondisi di lapangan tidak dilengkapi dengan protokol kesehatan. Seperti tidak tersedianya sarana cuci tangan yang mudah diakses atau penyediaan hand sanitizer. 

“Tidak ada usaha penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke dalam lapangan. Tidak ada pengaturan jaga jarak dan tidak ada penegakan disiplin pada prilaku masyarakat”sebut Yohanes.

Sedangkan dalam dakwaan kedua, Wasmad dinyatakan tidak menuruti perintah atau permintaan dari pejabat yang bertugas. 

JPU Widya mengatakan, anggota kepolisian setempat sempat datang untuk meminta terdakwa menghentikan acara hiburan orkes yang sedang berlangsung. 

Namun terdakwa Wasmad tidak mengindahkan dan tidak memenuhi permintaan petugas kepolisian. 

“Perbuatan terdakwa Wasmad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 (1) KUH Pidana,” ungkapnya. 

Wasmad menyampaikan keberatan atas penggunaan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan. 

“Ada kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian,”ujarnya. 

Menurut Wasmad, pasal tersebut bukan kewenangan dari kepolisian. Melainkan adalah kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

“Hal itu sesuai dengan Pasal 1 ayat (32) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Kesehatan,’ jelas Wasmad.

Kemudian, lanjut Wasmad, di Pasal 89 dijelaskan, PPNS dalam melakukan penyidikan kekarantinaan kesehatan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian atau penyidik TNI sesuai undang-undang yang berlaku. 

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

error: Content is protected !!